Karakteristik dan lingkungan sektor publik

A.    PENGERTIAN  DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan sektor swasta.

Istilah “sektor publik” sendiri  memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. 

B    SIFAT DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Tujuan dari akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Organisasi sektor publik bergerak dalam linkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

a.    Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sector publik antara lain :

·      Pertumbuhan ekonomi

·      Tingkat inflasi

·      Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

·      Stuktur produksi

·      Tenaga kerja

·      Arus kerja dalam negeri

·      Cadangan devisa

·      Dll

b.    Faktor politik

·      Hubungan Negara dan masyarakat

·      Legitimasi pemerintah

·      Tipe rezim yang berkuasa

·      Ideology Negara

·      Elit politik dan massa

·      Jaringan internasional

·      Kelembagaan

c.    Faktor cultural

Faktor cultural yang mempengaruhi organisasi sector public antara lain :

·      Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

·      System nilai di masyarakat

·      Historis

·      Sosiologi masyarakat

·      Tingkat pendidikan

d.    Faktor Demografi

Factor demografi yang mempengaruhi organisasi sector public antara lain :

·         Pertumbuhan penduduk

·         Stuktur usia penduduk

·         Migrasi

·         Tingkat kesehatan

C.   VALUE FOR MONEY

Merupakan konsep pengelolaan organisasi seektor publik yang mendasarkan tiga elemen utama, yaitu:

·         Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dan input value yang dinyatakan dalam satu satuan moneter.

·         Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terndah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

·         Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan  target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

D.   PERBEDAAN DAN PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

Perbedaan	Sektor publik	Sektor swasta
Tujuan organisasi	Nonprofit motive	Profite motive
Sumber pendanaan	Pajak , retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset Negara, dsb.	Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham.
Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban kepada masyarakat(publik), dan parlemen(DPR/DPRD)	Pertanggujawaban  kepada pemegang saham dan kreditor
Struktur organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel: datar, piramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem akuntansi	Cash Acounting	Accural Accounting

Persamaan sektor publik dan sektor swasta

1.    Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian internal dari system ekonomi disuatu Negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2.    Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (scarty of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.

3.    Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, dan pada dasarnya sama dikedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan umtuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu; perencanaan, penggorganisasian, dan pengendalian.

4.    Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya; baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerka di bidang transportasi massa, pendidikan, kesehatan, penyediaan energy dan sebagainya.

5.    Kedua sektor terikat pada peratuan perundangan dan ketentuan hokum lain yang diisyaratkan.

E.    TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

American Accounting Assosiation (1970) dalam Glynn(1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sktor publik adalah:

1.    Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepad organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

2.    Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaksanakan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountabilitas). 

6. PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor pablik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah “sektor publik” mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada tahun 1980-an terjadi reformasi sektor publik di negara-negara industri maju.

7. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.

Karakteristik good governance menurut UNDP :

1. Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. Transparency, transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
4. Responsiveness, lembaga- lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
8.  Accountability, pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.
9. Strategic vision, penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

8. AKUNTABILITAS PUBLIK